Gubernur Pastika Ubah Bali

Gubernur Pastika Ubah Bali

dear all,

Bali memiliki gubernur baru. Komjen polisi Made Mangku Pastika, pelaksana harian Badan Narkotika Nasional. Harapan baru pun muncul dari sosok mantan keluarga transmigran yang puluhan tahun hidup di luar Bali. Lebih berani menegakkan aturan tentunya, sesuai latar belakangnya sebagai jenderal polisi. Tak salah, harapan besar ada di pundaknya terutama mereka yang tak ingin melihat Bali sekadar jadi ajang mengeruk keuntungan bagi sebagian orang, termasuk investor.
Rupanya gebrakan yang mampu mengubah Bali, memang benar. Melalui berbagai ide yang sempat dilontarkan di media, Gubernur Pastika awalnya menyetujui pembangunan sejumlah villa di Badung yang menyentuh kawasan suci. Dia pun berniat mengajukan perubahan bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia, untuk mengubah jarak kesucian pura. Setelah sempat dikritik, akhirnya idenya ini redup. Kini, muncul lagi ide mengubah perda ketinggian bangunan dari sebelumnya 15 meter. Alasannya, perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) melalui Perda 3/2005 dianggap tidak relevan, karena menghabiskan lahan. Itu artinya, bangunan melebihi 15 meter seperti hotel ataupun apartemen, diberikan izin. Nah, benar kan Gubernur Pastika memang datang ingin mengubah Bali.
Persoalannya, mengubah Bali menuju ke arah lebih baik atau merusak tatanan Bali yang sudah ada. Lalu seperti apa realisasi konsep ajeg Bali yang melekat dalam pikiran Gubernur Pastika? Sulit dibayangkan, seorang Mangku Pastika, yang tingkat kecerdasannya memang telah diakui, baik dari sisi visi maupun performance-nya sebagai seorang pemimpin, ternyata sulit dipahami masyarakat Bali kebanyakan. Apalagi, jika dikorelasikan dengan aturan dan kesucian Bali selama ini yang dijaga ketat oleh Perda maupun bhisama.
Awalnya, ide menyetujui pembangunan sejumlah bangunan hotel atau villa yang menyentuh kesucian pura Uluwatu, bisa sedikit dimengerti setelah Gubernur Pastika mengaku salah. Tetapi ketika ide mengubah perda bangunan kembali menyeruak, sulit dibayangkan itu sebuah kekhilafan. Tetapi sebagai bagian rencana tersistematis oleh seorang Pastika, untuk mewujudkan visi dan misinya menuju Bali Mandara dengan cara melabrak aturan dan bhisama. Bali benar-benar mau diajak untuk berubah total. Tidak saja dari sisi pola pikir manusianya, tetapi adat istiadat. Bisa dibayangkan, dengan bebasnya investor melakukan pembangunan di Bali, perlahan pola pikir masyarakat Bali jelas akan berubah.
Orientasi masyarakat pun akan menjadikan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam mengambil sikap. Tidak ada lagi, budaya paternalistik dengan bersendikan kekuatan adat istiadat dan budaya, sebagai perisai menangkal pengaruh liberalisme melalui kekuatan ekonomi.
Sungguh sebuah keniscayaan, kekuatan modal akan mengubah Bali, melalui sang pemimpinnya. Masyarakat Bali pun patut curiga, ide-ide mengubah Perda dan bhisama ini adalah bagian dari rencana mengubah Bali secara struktural maupun kultural. Tidak akan ada lagi kebanggaan masyarakat Bali, apalagi mereka yang selalu mendengungkan ajeg Bali. Jika itu yang diinginkan, mari kita sama-sama ubah Bali. Berada di belakang Gubernur Pastika, ubah Bali dengan mengundang investor sebanyak-banyaknya, tanpa peduli bhisama dan aturan. Jika ada aturan atau bhisama yang menjadi batu sandungan, ubah saja. Toh Gubernur Pastika didukung mayoritas kekuatan parpol di DPRD Bali.
Tetapi jika kita tidak sepakat dengan ide-ide Gubernur Pastika, mari kita ingatkan, ide-ide mengubah Bali secara radikal tidak pantas dibawa ke bumi seribu pura ini. Baiknya, Gubernur Pastika belajar lebih banyak soal dari sejumlah tokoh dan agamawan Bali, berdialog, kemana baiknya Bali dibawa. Tidak ada lagi budaya komando dalam kepemimpinan Bali seperti di kepolisian yang menjadi almamaternya. Ini lembaga politis Pak Gubernur, dialog dan musyawarah dengan mengedepankan budaya Bali tetapi menjadi pertimbangan utama. Bukan kepentingan pemodal apalagi mereka yang sekadar mengeruk keuntungan di Bali. Tentu Pak Gubernur Pastika tak ingin disebut rencana tersistematisnya ini sebagai upaya balas budi atas kemungkinan adanya calo-calo pilkada Bali tempo lalu, yang telah mengeluarkan dana tidak sedikit, hanya untuk duduk sebagai Gubernur Bali. Semoga!