Caleg Bersiap Keruk Uang Rakyat

Calon Legislatif Bersiap Keruk Uang Rakyat

deal all,

Empat bulan jelang pemilu legislatif, para peserta pemilu gencar kampanye. Tak terkecuali para calon legislatif. Mereka pun mulai jor-joran memasang atribut kampanye untuk memperkenalkan diri. Atribut menjadi salah satu cara saja untuk berkampanye. Masih banyak cara lain. Diantaranya mesimakrama atau bersilahturahmi dengan masyarakat atau pun temu muka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, berapa biaya yang mesti dihabiskan salah satu kandidat pemilu?
Jika melihat contoh atribut yang dibuat, sebut saja satu baliho ukuran besar nilainya 400 ribu, berarti jika membuat sepuluh atribut, sudah empat juta. Demikian seterusnya. Hal serupa juga kita lihat dalam tiap kali simakrama para caleg dengan konstituennya. Biasanya usai menyampaikan visi dan misi, para caleg akan menyerahkan amplop berisi uang. Kedoknya sumbangan dan ini selalu diminta di-shot oleh tv sehingga publik tahu kalau sang caleg memang 'bares" atau suka menyumbang. Dana sumbangan pun tak terbilang, pastilah nilainya jutaan rupiah.
Rentang waktu yang panjang, jelas sangat menguras modal para caleg untuk bisa duduk sebagai DPRD maupun DPR. Logikanya, caleg ini pun ibarat bermain judi, kalah pasti akan bangkrut. Kecuali yang memang sudah berpredikat sebagai politisi kaya. Lain halnya bila ada yang harus gali lubang tutup lubang untuk membiayai pencalegan. Mulai jual tanah, gadaikan sertifikat rumah, jual perhiasan, dll. Jika demikian, bisa dipastikan, sang caleg akan stres bahkan gila bila tak terpilih. Padahal, dana yang dikeluarkan tak terbilang kecil.
Kini menjadi tugas masyarakat untuk mengawasi, sejauh mana kesungguhan para caleg tersebut untuk berjuang demi kepentingan masyarakat. pasalnya, dengan modal yang sudah terkuras begitu banyak, niscaya mereka pun akan berpikir untuk balik modal. Caranya, dengan memanfaatkan tiap peluang dalam masa jabatan lima tahun, untuk mengeruk uang rakyat. Mulai dari memainkan anggaran, sesuai fungsinya bersama eksekutif, sampai memanfaatkan celah dana reses atau kunjungan.
Banyak contoh bisa dijadikan acuan. Seorang caleg incumbent misalnya atau caleg yang telah duduk di DPR dan kini kembali mencalonkan diri. Tiap kunjungan ke daerah atau bertemu konstituen, selalu menebar pesona dan uang kepada masyarakat. Secara moral memang itu sangat baik. Artinya sang caleg incumbent ingat dengan kawitan atau leluhurnya. Namun rakyat pun tak boleh terlena, semua uang yang diterimanya itu adalah uang mereka. Sang caleg incumbent hanyalah distributor uang rakyat yang diambilkan dari APBN atau APBD. Permasalahannya, akan berbeda jika ada caleg incumbent yang malah tidak mengembalikan yang reses atau kunjungan itu kepada rakyatnya. Itu namanya membodohi rakyat. Sang caleg incumbent sengaja ingin memperkaya diri alias korupsi uang rakyat. Maka sudah menjadi kewajiban, untuk melawan caleg incumbent yang "pelit" seperti itu. Padahal, jika laporan kinerja di panitia anggaran, laporannya semua dana reses telah didistribusikan ke semua kontituen. Caranya, membuat kwitansi palsu atau laporan kinerja seadanya.
Lantas akankah pola serupa akan diterapkan caleg pendatang baru yang terpilih? Jawabannya bisa ya bisa tidak. Betapa pun sang caleg terpilih, saat pertama duduk pastilah merasa senang, bangga dan tentu prestius. Politisi kaya atau pun politisi orang kaya baru, niscaya akan berhitung secara ekonomi tatkala sudah duduk selama lima tahun ke depan. Mulai dari menghitung berapa modal yang telah terkuras, hingga tahun keberapa modal akan kembali. Pikiran berikutnya adalah mencari keuntungan lalu menanam modal untuk pemilihan lima tahun berikutnya.
Kita memang tak boleh menafikan adanya caleg terpilih yang murni berjuang untuk rakyat. Betapa pun, seorang politisi, memperjuangkan konstituen adalah tanggung jawab moral. Namun dengan pola pragmatis yang kini sudah mewabah di benak masyarakat, sang politisi pun tak bisa diam atau mengabaikannya. Mereka akan berjuang untuk bisa tetap mempertahankan kepercayaan rakyat dengan mengembalikan uang rakyat kepada rakyat sendiri. Itu artinya, para politisi terpilih bersiap menerima tudingan sebagai tukang keruk uang rakyat, bukan sekadar jabatan yang terhormat. Itu realitas yang tak bisa dihindari. Jadi jangan marah. Bersiap menjadi politisi, maka bersiaplah menjadi kaya, atau jatuh bangkrut. Atau bahkan, bersiap dihujat dan dijauhi para konstituennya. Kata orang, saat menjadi pejabat negara, tak terkecuali DPR maupun DPRD, sudah disiapkan tiga rumah yakni rumah pribadi, rumah dinas dan rumah tahanan. Tergantung sang politisi, apakah ingin menjadi murni, ataukah politisi OKB (orang kaya baru)?